Loi Sapin II, perlindungan whistleblower lintas batas

Sejak diberlakukan efektif Undang-Undang Loi Sapin II pada 2017, beberapa kasus besar korupsi, seperti Dassault dan Bolloré Group, masih terjadi. Hal tersebut menyoroti pentingnya upaya yang lebih kuat untuk menanggulangi masalah ini.

Salah satu aspek kunci dari undang-undang ini adalah ketetapan yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan mekanisme whistleblowing. Mekanisme ini memungkinkan karyawan melaporkan potensi pelanggaran yang mereka temui, dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja serta melawan korupsi di dalam organisasi.

Sebagai tindak lanjut atas keseriusan terhadap masalah ini, pada 2022, parlemen Prancis mengesahkan Loi Waserman untuk memperkuat elemen kunci Loi Sapin II, terutama terkait perlindungan whistleblower. Langkah ini mengharmonisasikan payung hukum Prancis dengan EU Whistleblower Protection.

Seperti UU antikorupsi di negara lain, Loi Sapin II menunjukkan sifat ekstrateritorial. Ini berarti perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi subjek mandat tersebut, terlepas dari lokasi geografis mereka. Aspek ini memastikan bahwa organisasi yang beroperasi di Prancis atau menjadi bagian dari grup Prancis di luar negeri harus mematuhi standar yang sama.

Melindungi whistleblower, memastikan transparansi

Mandat penerapan sistem whistleblowing oleh Loi Sapin II berlaku bagi perusahaan Prancis yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

• Korporasi yang mempekerjakan setidaknya 50 orang dan kotamadya dengan populasi lebih dari 10.000 penduduk.
• Korporasi dengan pendapatan kotor minimal EUR 100 juta per tahun.
• Anak perusahaan asing dari grup Prancis dengan setidaknya 500 karyawan di seluruh dunia.  

Salah satu faktor penting dalam pengimplementasian mekanisme sistem pelaporan adalah perlindungan kerahasiaan dan pencegahan aksi pembalasan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan cara yang aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Studi menunjukkan bahwa anonimitas adalah faktor pendukung yang krusial dalam keberhasilan sistem pelaporan pelanggaran. Anonimitas memberikan lapisan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan, memungkinkan mereka untuk membuat laporan tanpa takut akan kemungkinan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi..

Menavigasi kepatuhan,  membangun kepercayaan

Mengingat persyaratan yang ketat ini, sangat penting bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam platform whistleblowing yang aman dan tepercaya. Salah satu solusi yang memenuhi standar tersebut adalah Canary Whistleblowing System.

Canary menyediakan aplikasi web terpusat dengan beberapa saluran pelaporan untuk kemudahan penggunaan. Klien memiliki akses ke laporan, sementara identitas pelapor dilindungi, termasuk anonimitas. Hal ini membantu menciptakan atmosfer kepercayaan dan transparansi di antara anggota organisasi. 

Meskipun anonimitas memberikan perlindungan penting bagi pelapor, namun hal ini juga dapat menghambat penyelidikan. Kekhawatiran ini terkadang membuat perusahaan enggan menggunakan sistem pelaporan anonim.

Untuk mengatasi tantangan ini, Canary menawarkan solusi inovatif berupa fitur Canary Mute. Fitur ini memungkinkan komunikasi dua arah antara pelapor dan penyelidik dengan tetap menjaga anonimitas pelapor. Dengan menggunakan nomor identifikasi laporan dan kata sandi, pelapor dapat mengirimkan laporan dan menerima pembaruan tanpa perlu membuat akun.

Dengan berinvestasi dalam teknologi canggih seperti Canary Whistleblowing System, perusahaan tidak hanya dapat menghadapi kompleksitas peraturan anti-korupsi internasional dengan lebih mudah, tetapi juga dapat membangun budaya yang kuat dan beretika. Ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mendorong kesuksesan jangka panjang.